UMP Jatim 2027 Diproyeksikan Naik 6–9 Persen, Buruh Minta Rp3,74 Juta
Tren Harapan – Kenaikan UMP Jatim 2027 diproyeksikan berada di kisaran 6 hingga 9 persen. Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur meminta upah minimum provinsi ditetapkan sedikitnya Rp3.742.675 per bulan. Serikat pekerja menyebut angka itu setara dengan kebutuhan hidup layak (KHL) Jawa Timur yang mereka jadikan acuan. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur masih menunggu pembahasan Dewan Pengupahan untuk menentukan koefisien yang dipakai dalam penghitungan. Perbedaan usulan ini menunjukkan dua fokus dalam pembahasan upah. Pemerintah daerah menyoroti formula penyesuaian, sedangkan serikat pekerja menekankan jarak antara upah minimum saat ini dan kebutuhan bulanan.
Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Alfa Memengaruhi Proyeksi
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur, Sugeng Lestari, menjelaskan tiga variabel yang dipakai dalam simulasi. Ketiganya adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien alfa. Dalam contoh dengan inflasi 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, alfa 0,5 menghasilkan kenaikan upah 6 persen. Jika alfa yang dipakai sebesar 1,00, hasil simulasinya naik menjadi 9 persen. Dengan asumsi ekonomi yang sama, pilihan koefisien menghasilkan selisih tiga poin persentase. Karena itu, pembahasan alfa akan memengaruhi nominal akhir. Sugeng juga mengatakan pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan usaha.
UMK Surabaya Bisa Mendekati Rp5,76 Juta dalam Simulasi
Di tingkat kota, simulasi untuk Surabaya memberi gambaran tentang dampak kenaikan 9 persen. Dengan UMK 2026 sebesar Rp5.288.796, penyesuaian sebesar itu akan membawa nominalnya ke sekitar Rp5,76 juta per bulan. Tambahannya mendekati Rp476 ribu. Meski demikian, angka tersebut masih bergantung pada hasil pembahasan pengupahan. UMP merupakan acuan tingkat provinsi, sementara UMK berlaku di kabupaten atau kota masing-masing. Karena itu, nominal hasil simulasi Surabaya perlu dibaca sesuai konteksnya. Persentase yang sama dapat menghasilkan tambahan rupiah yang berbeda ketika diterapkan pada daerah dengan upah awal lebih rendah.
Buruh Menuntut UMP Jatim 2027 Minimal Rp3.742.675
Sekretaris Perwakilan Daerah KSPI Jawa Timur, Jazuli, menilai upah minimum provinsi masih tertinggal dari kebutuhan riil pekerja. KSPI membandingkan UMP Jatim 2026 sebesar Rp2.446.973 dengan nilai KHL Rp3.742.675 yang mereka rujuk. Selisihnya mencapai Rp1.295.702 per bulan. Dari perbandingan itu, KSPI meminta kenaikan sekitar 52,95 persen agar UMP mencapai nilai KHL tersebut. Bagi serikat pekerja, angka yang paling penting adalah nominal bulanan yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, mereka menjadikan nilai KHL sebagai dasar tuntutan dalam pembahasan upah 2027.
KSPI Usulkan Upah Sektoral Provinsi Minimal Rp3,93 Juta
Selain mengajukan nominal UMP, KSPI menuntut agar Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jawa Timur 2027 mencapai minimal Rp3.929.809. Angka itu sekitar 5 persen di atas UMP yang mereka usulkan. Selisihnya mencapai kurang lebih Rp187 ribu per bulan. Tuntutan tersebut memperluas pembahasan dari besaran upah umum ke ketentuan pengupahan untuk sektor tertentu. Dalam usulan KSPI, nilai UMP menjadi dasar penghitungan bagi tuntutan sektoral. Dengan demikian, hasil pembahasan upah minimum provinsi juga akan memengaruhi besaran selisih yang diperjuangkan serikat pekerja di tingkat sektoral.
Baca Juga : BGN Perketat Pengawasan Dapur MBG pada Dua Waktu Krusial
Tuntutan UMK Dibedakan untuk 34 Daerah dan Empat Kabupaten
KSPI juga menyoroti perbedaan kondisi upah antardaerah. Serikat pekerja meminta 34 kabupaten dan kota yang UMK 2026-nya masih di bawah KHL untuk menaikkan upah setidaknya hingga setara KHL masing-masing. Sementara itu, untuk empat daerah yang menurut KSPI sudah melampaui KHL, tuntutannya berfokus pada penggunaan alfa minimal 1,00. Daerah tersebut adalah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Probolinggo. Perbedaan pendekatan itu memperlihatkan alasan KSPI memakai acuan daerah dalam pembahasan UMK. Besarnya selisih antara upah dan kebutuhan hidup bisa berbeda, meski daerah-daerah tersebut berada dalam satu provinsi.
Buruh Minta Rekomendasi Upah Sektoral Daerah Dipertahankan
Tuntutan berikutnya menyasar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027. KSPI meminta gubernur mempertahankan jumlah sektor dan besaran upah yang direkomendasikan bupati serta wali kota. Serikat pekerja juga meminta upah sektoral daerah minimal 5 persen lebih tinggi dari UMK setempat. Dengan begitu, agenda yang dibawa KSPI mencakup dua hal, yakni besaran upah dan cakupan sektor yang menerimanya. Bagi pekerja di sektor yang masuk rekomendasi, daftar sektor menentukan apakah usulan upah sektoral akan berlaku untuk bidang pekerjaannya. Sementara itu, nominal yang akhirnya ditetapkan menentukan besarnya selisih terhadap UMK.
KSPI Jatim Jadwalkan Aksi di Surabaya pada 20 November
KSPI Jawa Timur menjadwalkan aksi unjuk rasa pada Jumat, 20 November 2026, di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya. Panitia memperkirakan sekitar 1.000 peserta dari 12 daerah akan mengikuti aksi tersebut. Melalui aksi itu, KSPI ingin mengawal empat tuntutan yang mencakup UMP, UMSP, UMK, dan UMSK. Sementara itu, pembahasan Dewan Pengupahan masih diperlukan untuk menentukan koefisien dalam formula pemerintah. Dua perkembangan yang akan memperjelas arah pembahasan adalah hasil penentuan alfa dan tanggapan pemerintah daerah terhadap usulan agar upah minimum mengikuti nilai kebutuhan hidup layak.


