Prabowo Soroti Potensi Kebocoran Belanja APBN Rp480 Triliun, Ini Asal Angkanya

Tren Harapan – Presiden Prabowo Subianto menyebut sekitar Rp480 triliun belanja barang dan jasa pemerintah berpotensi terbuang akibat kebocoran dan pengadaan yang tidak efisien. Ia menyampaikan angka itu saat menghadiri puncak HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta Pusat pada Rabu, 11 November 2026. Menurut Prabowo, perkiraan tersebut berasal dari perhitungan yang ia terima dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa. Prabowo memakai istilah “hangus” saat menjelaskan besarnya pengeluaran yang ia nilai tidak efisien. Angka itu ia gunakan untuk menyoroti cara pemerintah berbelanja. Contoh yang ia angkat dekat dengan kebutuhan layanan sehari-hari, mulai dari bus dan mobil pemadam kebakaran hingga komputer serta obat di rumah sakit.

Angka Rp480 Triliun Berasal dari Perhitungan 40 Persen

Prabowo menjelaskan bahwa belanja barang dan jasa mencakup sekitar sepertiga APBN, atau kurang lebih Rp1.200 triliun. Ia kemudian memakai estimasi 40 persen dari pos tersebut. Hasil perkaliannya mencapai Rp480 triliun, yang ia sebut setara dengan hampir US$30 miliar. Dasar hitungnya penting karena persentase 40 persen merujuk pada belanja barang dan jasa yang dibahas dalam pidato. Sementara itu, sepertiga APBN menunjukkan perkiraan besarnya pos belanja tersebut. Dua angka itu punya fungsi berbeda dalam perhitungan. Prabowo menyampaikan Rp480 triliun sebagai estimasi, sementara rincian transaksi dan metode penilaiannya tidak ia uraikan dalam paparan tersebut.

Pengadaan Terpisah Membuat Harga Barang Bisa Berbeda

Prabowo menyoroti cara pemerintah daerah membeli barang secara terpisah. Banyak provinsi, misalnya, membutuhkan bus dan kendaraan pemadam kebakaran. Kabupaten juga membutuhkan komputer serta perlengkapan untuk menjalankan layanan publik. Namun, setiap instansi dapat melakukan pembelian sendiri, sehingga harga barang yang serupa bisa berbeda. Dalam praktiknya, harga juga bisa berubah karena spesifikasi, jumlah pesanan, ongkos pengiriman, atau cakupan garansi. Karena itu, perbandingan yang adil perlu memakai barang dan ketentuan pembelian yang sepadan. Jika selisih tetap besar setelah faktor tersebut diperhitungkan, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memeriksa penyebabnya. Dari situlah evaluasi dapat beralih dari sekadar melihat nominal ke menilai cara pembelian berlangsung.

Pembelian Obat Menunjukkan Pentingnya Membandingkan Harga

Pengadaan obat menjadi contoh lain yang disampaikan Prabowo. Menurutnya, rumah sakit dapat membayar harga berbeda ketika masing-masing membeli sendiri. Untuk melihat besarnya selisih, perbandingan perlu memperhatikan jenis obat, dosis, ukuran kemasan, dan jumlah pembelian. Jadwal pengiriman juga dapat memengaruhi harga yang disepakati. Selain itu, rumah sakit perlu menjaga stok agar layanan tetap berjalan. Harga rendah akan lebih bermanfaat jika pemasok mampu mengirim tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Contoh ini memperlihatkan bahwa efisiensi menyangkut dua hal yang berjalan bersama. Pemerintah perlu melihat berapa yang dibayar untuk tiap barang dan apakah barang tersebut tersedia saat pelayanan membutuhkannya.

Prabowo Menilai Persoalan Belanja Bisa Ditangani Lewat Perbaikan Manajemen

Prabowo menilai besarnya perkiraan kebocoran menunjukkan masalah dalam pengelolaan anggaran. Ia juga melihat ruang untuk memperbaiki cara pemerintah membeli barang dan jasa. Salah satu titik awalnya ialah menyusun kebutuhan sebelum proses pengadaan dimulai. Jika beberapa instansi membutuhkan barang dengan spesifikasi serupa, mereka dapat membandingkan volume pesanan dan harga yang pernah dibayar. Data tersebut bisa membantu menilai apakah pembelian bersama layak dipertimbangkan. Namun, kebutuhan daerah tetap perlu diperhatikan. Sebagai contoh, jenis kendaraan pemadam yang cocok untuk jalan lebar belum tentu cocok untuk kawasan dengan akses sempit. Karena itu, upaya memperbaiki harga perlu berjalan seiring dengan penilaian atas fungsi barang di lapangan.

Baca Juga : Deka LLM Lintasarta Resmi Meluncur, Bawa AI Berdaulat ke Dunia Usaha

Angka 30 Persen Punya Cakupan Lebih Luas dalam Pidato

Selain menyebut Rp480 triliun, Prabowo memperkirakan kebocoran kekayaan Indonesia sekitar 30 persen. Dalam pidatonya, ia juga mengaitkan persentase tersebut dengan APBN. Cakupan pernyataan itu lebih luas daripada hitungan 40 persen pada pos belanja barang dan jasa. Karena itu, pembaca perlu melihat dasar pembanding setiap angka sebelum menghubungkannya. Estimasi Rp480 triliun memiliki perhitungan yang ia jelaskan, yakni 40 persen dari Rp1.200 triliun. Sementara itu, pernyataan mengenai 30 persen muncul ketika Prabowo membahas kebocoran sumber daya secara lebih luas. Rincian dasar perhitungannya belum ia paparkan dalam keterangan tersebut, sehingga kedua estimasi perlu dibaca sesuai konteks masing-masing.

Efisiensi Belanja Dikaitkan dengan Target Kemiskinan dan Kelaparan

Prabowo menghubungkan perbaikan pengelolaan anggaran dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Ia menyinggung dua sasaran, yaitu menghapus kemiskinan dan mengakhiri kelaparan. Menurutnya, pengelolaan anggaran serta sumber daya yang lebih baik dapat membantu pemerintah mencapai target tersebut. Hubungannya terlihat dari apa yang bisa diperoleh dengan dana yang tersedia. Sebagai ilustrasi, jika pengadaan barang menjadi lebih efisien, anggaran yang sama dapat menjangkau lebih banyak kebutuhan. Namun, manfaatnya bagi warga tetap bergantung pada bagaimana pemerintah menggunakan ruang anggaran yang tersedia. Penghematan dan hasil program perlu dinilai secara terpisah agar pemerintah dapat melihat apakah perubahan belanja benar-benar membantu memperluas atau memperbaiki layanan.

Perbaikan Pengadaan Bisa Terlihat dari Harga dan Mutu Layanan

Jika pemerintah menindaklanjuti persoalan yang diangkat Prabowo, salah satu cara menilai kemajuannya adalah membandingkan harga sebelum dan setelah proses pengadaan berubah. Perbandingan itu perlu memperhitungkan spesifikasi, jumlah barang, serta ketentuan pengiriman. Selain itu, ketepatan waktu dan kesesuaian barang dengan kebutuhan pengguna perlu ikut dinilai. Sebagai contoh, pengadaan komputer untuk kantor daerah dapat diperiksa melalui harga per unit dan kondisi perangkat saat diterima. Pada pengadaan obat, ukuran yang relevan juga mencakup apakah pasokan tiba ketika rumah sakit membutuhkannya. Dengan ukuran yang konkret, pemerintah dapat melihat bagian mana dari proses belanja yang membaik dan bagian mana yang masih menyisakan selisih biaya.