Tren Harapan – Dalam upaya meningkatkan efektivitas berantas korupsi di Indonesia, Maruarar Sirait, tokoh politik dan advokat antikorupsi, menyampaikan gagasan inspiratif yang terinspirasi dari sistem Denmark pada acara Retreat Kabinet. Denmark, yang terkenal dengan sistem pemerintahannya yang bersih dan rendah korupsi, menjadi referensi utama Maruarar dalam memperkenalkan strategi yang bisa diadaptasi di Indonesia. Artikel ini membahas poin-poin utama yang disampaikan oleh Maruarar, serta bagaimana pelajaran dari Denmark dapat diaplikasikan dalam konteks antikorupsi di Indonesia.
Denmark secara konsisten berada di peringkat tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi global yang dikeluarkan oleh Transparency International. Transparansi, kepercayaan publik, dan sistem hukum yang kuat menjadikan Denmark salah satu negara paling bersih dari korupsi. Faktor-faktor inilah yang menarik perhatian Maruarar Sirait untuk mengusulkan penerapan prinsip-prinsip antikorupsi ala Denmark dalam struktur pemerintahan Indonesia.
“Baca juga : Harga Emas Melambung! Inilah Kondisi Pasar dan Faktor Pendorongnya.“
Maruarar menekankan pentingnya transparansi sebagai prinsip utama dalam pemerintahan. Di Denmark, semua proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah Denmark melibatkan masyarakat dalam pengawasan kebijakan, yang menjadi fondasi kuat untuk mencegah korupsi. Maruarar menyarankan bahwa dengan transparansi tinggi, peluang bagi pejabat untuk melakukan tindakan korupsi akan semakin berkurang, karena masyarakat dapat memantau setiap keputusan dan anggaran yang dikeluarkan.
Di Denmark, setiap pejabat negara, baik di tingkat lokal maupun nasional, terikat oleh kode etik yang ketat. Kebijakan integritas ini disertai pengawasan internal yang cermat untuk memastikan bahwa setiap pegawai negeri bekerja dengan prinsip-prinsip kejujuran dan profesionalisme. Maruarar menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pengawasan serupa yang efektif dalam menindak pejabat yang melanggar kode etik. Ia juga menekankan bahwa penerapan kebijakan integritas dapat mengurangi korupsi di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah.
Maruarar menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum yang berfokus pada penguatan lembaga antikorupsi. Denmark memiliki sistem hukum yang independen dan tegas, di mana lembaga-lembaga hukum berfungsi tanpa intervensi politik. Maruarar mengusulkan reformasi serupa di Indonesia, dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta memastikan bahwa lembaga-lembaga hukum lainnya memiliki wewenang penuh untuk menindak kasus korupsi tanpa campur tangan politik.
Di Denmark, perlindungan terhadap whistleblower atau pelapor korupsi sangat ketat. Pelapor dilindungi secara hukum agar tidak mengalami intimidasi atau tindakan balasan dari pihak-pihak yang terlibat. Maruarar mengusulkan perlindungan serupa di Indonesia agar masyarakat merasa aman saat melaporkan tindakan korupsi. Sistem pelaporan yang aman diyakini dapat mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia, karena masyarakat akan lebih berani melaporkan tindakan korupsi tanpa takut terhadap ancaman.
Maruarar juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi, salah satu langkah yang diterapkan Denmark sejak dini. Di Denmark, nilai-nilai integritas diajarkan kepada masyarakat sejak usia sekolah, menciptakan budaya antikorupsi yang kuat. Maruarar berpendapat bahwa langkah ini bisa diterapkan di Indonesia melalui kurikulum pendidikan, dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi sejak dini. Masyarakat yang memahami dampak negatif korupsi akan lebih terdorong untuk menolak dan melaporkan tindakan korupsi di lingkungannya.
Media di Denmark memiliki kebebasan penuh untuk melaporkan kasus-kasus korupsi tanpa tekanan dari pihak manapun. Maruarar menyatakan bahwa media di Indonesia juga perlu mendapatkan dukungan dan perlindungan agar bisa berperan lebih maksimal dalam pemberantasan korupsi. Kebebasan media memungkinkan jurnalis untuk mengungkap praktik-praktik korupsi yang ada dan mendorong masyarakat untuk terus mengawasi pejabat publik.
Keberhasilan pemberantasan korupsi juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Maruarar menekankan bahwa partisipasi publik sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Di Denmark, masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemerintah dan secara tegas menolak tindakan korupsi. Di Indonesia, dukungan masyarakat dapat ditingkatkan melalui kampanye edukasi dan partisipasi publik, sehingga kesadaran akan pentingnya pemerintahan yang bersih semakin luas.
Meskipun Denmark menjadi model inspiratif, Maruarar juga mengakui bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menerapkan sistem serupa. Kompleksitas birokrasi dan banyaknya hambatan politik membuat penerapan prinsip-prinsip antikorupsi Denmark tidak sepenuhnya mudah. Oleh karena itu, Maruarar menekankan perlunya pendekatan yang lebih realistis dengan menyesuaikan strategi sesuai kondisi Indonesia, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip kunci yang telah terbukti efektif di Denmark.
Pemaparan Maruarar dalam Retreat Kabinet membuka peluang bagi Indonesia untuk mengadopsi model pemberantasan korupsi ala Denmark dengan menitikberatkan pada transparansi, integritas, dan pendidikan antikorupsi. Maruarar menyatakan bahwa perubahan ini tidak akan terjadi dalam waktu singkat, tetapi dengan langkah-langkah strategis yang konsisten, Indonesia dapat menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Implementasi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menciptakan budaya antikorupsi yang kuat di semua lapisan masyarakat.
