PDI‑P Apresiasi Arah Pro Rakyat Pemerintahan Prabowo–Gibran
TrenHarapan – Fraksi PDI‑P DPR RI menilai bahwa selama satu tahun terakhir, kebijakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sudah banyak mengarah pada kepentingan rakyat. Namun demikian, PDI‑P juga mengakui adanya kekurangan teknis yang harus diperbaiki agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan. Ketua Fraksi, Utut Adianto, menyebut bahwa niat baik dari hulu sudah terlihat melalui sejumlah program pro rakyat.
Contoh Kebijakan yang Dinilai Sejalan
Utut menyebut beberapa program yang dianggap sejalan dengan semangat kerakyatan, seperti konsep Danantara, koperasi desa Merah Putih, dan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia melihat bahwa program tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap isu kesejahteraan dasar, seperti akses pangan dan pemberdayaan lokal. Bagi saya, implementasi program seperti ini bisa menjadi tolok ukur sejati sebuah pemerintahan pro rakyat bukan berdasarkan deklarasi, melainkan realisasi di lapangan.
“Baca Juga : TEI 2025: Lokomotif Perdagangan Indonesia di Panggung Global”
Fokus pada Teknis dan Proses yang Harus Diperhalus
Menurut Utut, kekurangan yang ada bersifat teknis; artinya, struktur kebijakan serta proses pelaksanaan dan unit pelaksana perlu diperbaiki. Ia percaya bahwa jika “unit proses” disempurnakan, maka hasilnya (gol) akan sejajar dengan visi: “sosialisme ala Indonesia” yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat meningkat. Ini menyiratkan bahwa tantangan utama bukan ide besar, melainkan rincian eksekusi.
Bergabung Ke BRICS: Langkah Strategis Global
Utut juga mendukung keputusan pemerintah untuk masuk ke BRICS. Ia menilai langkah tersebut “sangat oke,” karena dapat memperluas akses pasar Indonesia ke negara‑negara berkembang. Dalam pandangannya, diplomasi ekonomi seperti ini sejalan dengan orientasi ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem global.
Reshuffle Kabinet sebagai Proses Penyempurnaan
Selama setahun, Presiden Prabowo telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet. Utut menilai hal ini sebagai bagian dari hak prerogatif presiden dan instrumen penyempurnaan pemerintahan. Ia mengaitkan reshuffle dengan upaya memperbaiki proses dan kinerja kabinet agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Evaluasi Demokratis itu Sehat
Menurut saya, kritik yang konstruktif seperti yang disampaikan PDI‑P justru menandakan kedewasaan politik. Pemerintah perlu menerima masukan teknis tanpa melihatnya sebagai serangan. Jika proses diperhalus dan evaluasi rutin dijalankan, maka arah pro rakyat tak hanya jadi slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan secara menyeluruh.
