Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa dana ini mencakup kerusakan dalam berbagai skala, mulai dari ringan hingga total hangus terbakar. “Mulai dari terbakar suam-suam sampai benar-benar habis, seperti di Makassar dan sejumlah daerah lainnya. Total hampir Rp 900 miliar,” ujarnya saat meninjau Gerbang Tol (GT) Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Koordinasi dan Fokus Perbaikan

Dody menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi intens dengan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, untuk membahas prioritas perbaikan. Salah satu fokus utama Kementerian PU adalah pemulihan JPO Polda Metro Jaya dan JPO Senen, yang menjadi jalur vital bagi masyarakat pengguna transportasi umum.

“Pembahasan bahkan berlangsung sampai pagi. Kami ingin memastikan pemulihan berjalan efektif dan cepat,” ungkap Dody.

“Baca Juga : Polisi Ungkap Tersangka Pembakar Halte Transjakarta dengan Bom Molotov”

Jasa Marga Perbaiki Tujuh Gerbang Tol

Tak hanya pemerintah, PT Jasa Marga (Persero) Tbk juga ikut menanggung dampak besar dari kerusuhan. Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono, menyebut pihaknya mengalokasikan Rp 80 miliar untuk memperbaiki tujuh gerbang tol yang rusak.

“Sejak hari Minggu, ketika akses lokasi sudah memungkinkan, tim kami langsung memulai perbaikan,” kata Rivan.

Adapun gerbang tol yang masuk daftar perbaikan antara lain GT Senayan, Slipi 1, Slipi 2, Semanggi 1, Semanggi 2, Kuningan, dan Pejompongan. Meskipun ada pekerjaan fisik yang masih berlangsung, Jasa Marga memastikan layanan tol tetap dapat diakses masyarakat.

“Sejak besok, tujuh gerbang tol sudah bisa difungsikan dengan mobil reader. Targetnya, 17 GTO kembali normal pada 7 September, dan seluruhnya beroperasi penuh pada 10 September 2025,” jelasnya.

“Simak Juga : Kondisi Jokowi Usai Liburan, Ajudan Tegaskan Sehat Walafiat”

Komitmen Pemerintah

Langkah cepat ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat, sekaligus meredam dampak kerusuhan terhadap infrastruktur vital. Dengan pemulihan bertahap, diharapkan mobilitas publik kembali lancar dan fasilitas umum dapat dinikmati sebagaimana mestinya.

The post Pemerintah Gelontorkan Rp 900 Miliar untuk Perbaikan Fasilitas Umum Pasca Demo Ricuh appeared first on Tren harapan.

“Setelah mencermati dinamika politik yang terjadi, DPP PAN memutuskan menonaktifkan Saudara Eko Hendro Purnomo dan Saudara Surya Utama sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN. Keputusan berlaku mulai Senin, 1 September 2025,” ujar Viva.

“Baca Juga : PPI Dunia Serukan Pemerintah Tegas Jaga Demokrasi dan Keadilan”

Pertimbangan Keputusan PAN

Viva menjelaskan, keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan. PAN menilai situasi politik beberapa hari terakhir menimbulkan gejolak besar di masyarakat. Ia berharap publik tetap tenang dan percaya pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah.

“Kami percaya Presiden Prabowo mampu mengatasi polemik ini dengan cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Kontroversi Eko Patrio dan Uya Kuya

Langkah nonaktif ini terkait kontroversi keduanya. Eko, yang juga menjabat Sekjen PAN, menuai kritik setelah mengunggah video parodi di TikTok. Dalam video itu, ia berakting sebagai DJ dengan musik “sound horeg,” menanggapi kritik publik atas anggota DPR yang berjoget usai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo.

“Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja,” tulis Eko dalam unggahannya.

Video tersebut memicu kemarahan publik. Uya Kuya juga ikut terseret karena terlihat berjoget pada momen yang sama. Meski keduanya sudah meminta maaf, tindakan itu dianggap tidak pantas di tengah kondisi masyarakat yang sulit.

“Simak Juga : Jusuf Kalla: Demonstrasi Dipicu Masalah Dalam Negeri, Bukan Faktor Luar”

Dampak pada Gejolak Publik

Kontroversi semakin memperburuk suasana di tengah unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Aksi besar berlangsung pada 25 Agustus 2025, lalu berlanjut pada 28 Agustus. Pada hari kedua, situasi memanas setelah pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia akibat terlindas mobil taktis Brimob saat demo di Jakarta.

Dengan menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, PAN berusaha meredam kemarahan publik. Namun, situasi sosial politik tetap membutuhkan perhatian serius agar kepercayaan masyarakat bisa kembali pulih.

The post PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI appeared first on Tren harapan.

“Saya kira bisa saja ada (pemicu dari luar), tapi lebih banyak disebabkan oleh masalah kita sendiri. Karena walaupun ada dari luar, kalau tidak ada situasi yang memicu dari dalam, juga tidak terjadi,” ujar JK.

“Baca Juga : Rupiah Tetap Perkasa Meski Dibayangi Aksi Demo Buruh”

Akumulasi Kemarahan Publik

JK menyebut aksi unjuk rasa berhari-hari muncul dari akumulasi kemarahan masyarakat. Kondisi ekonomi yang sulit, ucapan kontroversial anggota DPR yang menyebut rakyat “tolol”, serta sikap pejabat yang dianggap tidak sensitif, menjadi pemicu utama.

Ia juga menyinggung insiden tragis tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), yang dilindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. “Banyak rakyat menganggur, banyak yang susah. Kemudian, ada ucapan anggota DPR yang melukai hati rakyat. Semua itu membuat demonstrasi semakin besar,” jelas JK.

Tewasnya Ojol Picu Aksi Lanjutan

Aksi protes pada 25 dan 28 Agustus 2025 awalnya dipicu kekecewaan atas kenaikan tunjangan DPR di tengah ekonomi lesu. Situasi berubah panas setelah Affan Kurniawan tewas tertabrak rantis Brimob.

Rekaman amatir yang beredar memperlihatkan kendaraan lapis baja melaju kencang di tengah kerumunan. Affan yang berusaha menyelamatkan diri justru menjadi korban. Peristiwa itu membuat massa kembali marah dan menggelar aksi solidaritas pada 29 Agustus 2025, yang kemudian meluas ke sejumlah daerah.

Meski Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meminta maaf dan menyesali kejadian tersebut, amarah publik belum mereda. Tujuh anggota Brimob sudah diperiksa Propam dan ditempatkan khusus karena terbukti melanggar kode etik.

“Simak Juga : Pegadaian Dorong Masyarakat Bijak Kelola Keuangan dengan Tabungan Emas”

JK Ingatkan Potensi Krisis

JK mengingatkan semua pihak untuk menahan diri. Ia khawatir demonstrasi berkepanjangan bisa memicu krisis ekonomi dan sosial yang lebih luas.

“Pejabat harus berhati-hati menjaga ucapan dan tindakan. Jika tidak, kemarahan rakyat bisa meluas dan membawa dampak yang lebih berat,” tegasnya.

The post Jusuf Kalla: Demonstrasi Dipicu Masalah Dalam Negeri, Bukan Faktor Luar appeared first on Tren harapan.