Habiburokhman Usulkan Efisiensi di DPR, Snack Diganti Air Putih
TrenHarapan – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti kebiasaan penyediaan snack atau kudapan dalam setiap rapat di DPR. Menurutnya, pengadaan makanan kecil tersebut sering kali tidak tepat sasaran dan berpotensi menambah anggaran tanpa manfaat yang signifikan.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025), Habiburokhman menilai bahwa hampir setiap kali rapat berlangsung, panitia selalu mengganti kudapan meski jeda antar-rapat hanya dua jam. Ia menyebut sebagian besar anggota DPR jarang menyentuh snack yang disediakan.
“Baca Juga : KPK Tangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer”
“Sehari bisa tiga rapat, setiap rapat pasti ada snack baru. Padahal, banyak anggota yang bahkan tidak memakannya,” ungkapnya.
Usia dan Pola Makan Anggota DPR
Lebih lanjut, Habiburokhman menyinggung soal keterbatasan pola makan yang dialami sebagian anggota dewan, termasuk dirinya. Ia mengaku sudah tidak bisa mengonsumsi makanan berbahan gula dan tepung, sehingga snack yang disediakan justru tidak termanfaatkan. “Saya sering tukar-tukar kotak snack dengan teman, dan kadang kita tidak tahu akhirnya dibawa ke mana,” jelasnya.
Air Putih Sebagai Alternatif
Melihat kondisi tersebut, ia menilai bahwa air putih sebenarnya sudah cukup untuk mendampingi rapat, terutama bagi anggota yang berusia di atas 50 tahun. Menurutnya, dalam durasi rapat 2–3 jam, kebutuhan utama peserta hanyalah hidrasi, bukan makanan manis atau bertepung. “Kalau mau efisiensi, snack bisa dihapus. Air putih saja cukup,” tegasnya.
“Simak Juga : Produksi Migas Indonesia Naik, Target 1 Juta Barel per Hari Semakin Dekat”
Efisiensi Anggaran di DPR
Usulan ini dianggap sebagai langkah kecil namun berarti dalam efisiensi anggaran DPR. Dengan meniadakan kudapan yang jarang disentuh, dana dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih penting, seperti peningkatan kualitas rapat atau fasilitas pendukung kerja anggota dewan.
Habiburokhman berharap gagasan ini bisa dipertimbangkan serius oleh pihak terkait, sehingga DPR tidak hanya menjadi lembaga yang produktif dalam legislasi, tetapi juga menjadi contoh efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
