Golkar Dukung Penghentian Tunjangan Perumahan Rp50 Juta, Sebut Momentum DPR Berbenah
TrenHarapan – Keputusan pimpinan DPR RI untuk menghentikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per anggota dewan mendapat dukungan dari Fraksi Partai Golkar. Selain itu, DPR juga menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sebagai bagian dari upaya efisiensi dan pembenahan internal lembaga legislatif.
Golkar Siap Fasilitas DPR Ditinjau Ulang
Ketua Fraksi Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan keputusan penghentian tunjangan maupun peninjauan ulang fasilitas anggota DPR.
“Bagi Golkar nggak ada masalah. Kita sudah tegaskan siap direview fasilitas yang diberikan kepada DPR,” ujar Sarmuji, Sabtu (6/9/2025).
Menurutnya, langkah ini juga bisa menjadi momentum bagi DPR untuk melakukan perbaikan citra dan meningkatkan kepercayaan publik. “Ini momentum DPR untuk berbenah menjadi lebih baik,” tambahnya.
“Baca Juga : BEM se-UI Nyatakan Agus Setiawan Bukan Representasi Mahasiswa UI di DPR”
Keputusan Pimpinan DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Ahmad Dasco, mengumumkan penghentian pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta.
Keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi pada Kamis (4/9/2025).
“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” jelas Dasco, Jumat (5/9/2025).
Momentum untuk Pulihkan Kepercayaan Publik
Isu tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta sempat menuai kritik luas dari masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Dengan penghentian tunjangan ini, DPR diharapkan dapat memperbaiki hubungan dengan publik serta menunjukkan komitmen untuk lebih transparan dan efisien dalam penggunaan anggaran negara.
“Simak Juga : Anak 5 Tahun di Pasuruan Jadi Korban Serangan Monyet Liar”
Arah Baru DPR RI
Langkah penghentian tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dipandang sebagai sinyal kuat bahwa DPR berusaha memperbaiki tata kelola internal. Dukungan dari Fraksi Golkar menunjukkan adanya konsensus politik di Senayan bahwa reformasi fasilitas dan anggaran merupakan bagian penting dari upaya memperkuat lembaga legislatif di mata rakyat.
